
Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1955 merupakan milad demokrasi Indonesia yang dicatat sejarah sebagai salah satu kontestasi paling demokratis dan jujur. Di tengah bayang-bayang ketegangan pascakemerdekaan, partisipasi umat Islam dalam ajang ini mencapai puncaknya. Peran dua kekuatan besar—Masyumi dan Nahdlatul Ulama (NU)—menjadi bukti nyata bagaimana politik Islam mampu tampil secara elegan dan menjadi pilar utama sistem demokrasi nasional.
Melalui kiprah Masyumi dan NU di Pemilu 1955, umat Islam menunjukkan bahwa nilai-nilai keagamaan dan prinsip-prinsip kebangsaan dapat berjalan berdampingan tanpa saling meniadakan.
Latar Belakang: Pasang Surut Hubungan Masyumi dan NU
Sebelum pelaksanaan Pemilu 1955, Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) awalnya didirikan sebagai partai wadah tunggal (federasi) bagi seluruh ormas Islam di Indonesia, termasuk NU dan Muhammadiyah. Namun, seiring berjalannya waktu, terdapat perbedaan pandangan terkait strategi politik dan keterwakilan ulama dalam kepengurusan partai.
Pada tahun 1952, NU mengambil keputusan sejarah untuk keluar dari Masyumi dan berdiri sebagai partai politik mandiri. Perpisahan ini mengubah lanskap politik Islam Indonesia menjadi dua kekuatan utama:
- Masyumi: Mewakili kelompok modernis dengan basis massa yang kuat di luar Jawa (Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan) serta wilayah perkotaan.
- NU: Mewakili kelompok tradisionalis yang berakar kuat di kalangan pesantren, ulama kiai, dan masyarakat perdesaan Jawa.
Hasil Pemilu 1955: Puncak Kejayaan Partai Islam
Meskipun harus berkompetisi secara terpisah, keberhasilan Masyumi dan NU di Pemilu 1955 sangat fenomenal. Keduanya berhasil menembus papan atas perolehan suara nasional untuk memilih anggota DPR (29 September 1955) dan Konstituante (15 Desember 1955).
Berikut adalah perolehan suara empat besar pada Pemilu DPR 1955:
- PNI (Partai Nasional Indonesia): 8,4 juta suara (22,3%) – 57 kursi
- Masyumi: 7,9 juta suara (20,9%) – 57 kursi
- Nahdlatul Ulama (NU): 6,9 juta suara (18,4%) – 45 kursi
- PKI (Partai Komunis Indonesia): 6,1 juta suara (16,4%) – 39 kursi
Secara kumulatif, perolehan suara partai-partai Islam (ditambah Partai Syarikat Islam Indonesia/PSII dan PERTI) mencapai lebih dari 43%. Angka ini menjadi bukti nyata kekuatan politik Islam dalam panggung pemerintahan Indonesia saat itu.
Dinamika dan Karakter Politik Kedua Partai
Meskipun berada dalam payung ideologi Islam, Masyumi dan NU memiliki pendekatan yang berbeda dalam merespons isu-isu kebangsaan:
1. Masyumi dan Gagasan Negara Demokrasi Modern
Di bawah kepemimpinan tokoh-tokoh seperti Mohammad Natsir, Sjafruddin Prawiranegara, dan Kasman Singodimedjo, Masyumi menekankan pentingnya integrasi hukum Islam dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme modern. Masyumi sangat vokal menentang gagasan komunisme dan menolak konsep Demokrasi Terpimpin yang digagas Presiden Soekarno di kemudian hari.
2. NU dan Pendekatan Fikih Siyasah yang Luwes
Di bawah bimbingan KH Wahid Hasyim, KH Achmad Siddiq, dan KH Bisri Syansuri, NU menerapkan pendekatan fikih siyasah (politik hukum Islam) yang fleksibel dan adaptif. NU lebih mengutamakan keselamatan umat (maslahat) dan keberlanjutan tatanan sosial, sehingga kerap mengambil posisi kompromis dalam menjaga stabilitas politik nasional.
Pelajaran Penting dari Pemilu 1955 untuk Masa Kini
Kehadiran Masyumi dan NU di Pemilu 1955 memberikan pelajaran berharga bagi kehidupan berbangsa dan bernegara hari ini:
- Kesantunan Berpolitik: Walaupun bersaing ketat merebut suara rakyat, para tokoh Masyumi dan NU tetap menjaga adab, persaudaraan (ukhuwah), dan saling menghormati secara pribadi.
- Tingginya Partisipasi Rakyat: Pemilu 1955 mencatatkan tingkat partisipasi pemilih hingga lebih dari 90% tanpa ada kerusuhan massal yang berarti.
- Umat Islam sebagai Pilar Demokrasi: Islam tidak bertentangan dengan demokrasi; justru umat Islam di Indonesia menjadi pelopor penataan sistem politik yang demokratis dan beradab.
Kesimpulan
Perjalanan Masyumi dan NU di Pemilu 1955 adalah cermin keemasan politik Islam di Indonesia. Persaingan yang sehat, keterlibatan aktif ulama dan cendekiawan, serta komitmen menjaga keutuhan NKRI menjadikan momen ini sebagai warisan sejarah yang patut diteladani oleh generasi muda saat ini dalam berdemokrasi.
Artikel kami sebelumnya
https://dewandakwahkediri.com/2026/09/21/beda-musibah-ujian-dan-azab-cara-memahami-takdir-allah/
Kunjungi Pasar Dewan Dakwah Kediri




