Target di Garis Depan: Mengapa Ulama Menjadi Sasaran Utama PKI dalam Tragedi 1965

Tragedi Gerakan 30 September (G30S/PKI) 1965 meninggalkan luka mendalam dalam sejarah Indonesia. Di balik dinamika politik nasional kala itu, ulama, kiai, dan santri menjadi salah satu kelompok sasaran utama dari agitasi maupun aksi kekerasan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Konflik antara kelompok komunis dan masyarakat Muslim—khususnya pesantren—sebenarnya bukan hal yang terjadi secara mendadak pada 1965, melainkan puncak dari ketegangan ideologis dan sosial yang telah berlangsung lama.

Root Cause: Gesekan Ideologi dan Benturan Sosial

Mengapa posisi ulama begitu krusial hingga ditempatkan di garis depan sasaran PKI? Berikut adalah faktor utama yang memicu penargetan tersebut:

1. Pertentangan Ideologi Dasar (Ateisme vs Tauhid)

PKI mengusung marxisme-leninisme yang memandang agama sebagai “racun masyarakat” atau alat kapitalis untuk menindas rakyat. Sebaliknya, ulama memegang teguh akidah Islam yang menolak keras paham ateisme dan materialisme dialektis. Perbedaan fundamental ini membuat kedua pihak mustahil menyatu secara ideologis.

2. Sengketa Tanah dan Aksi Sepihak (Unilateral Action)

Pasca-disahkannya UU Pokok Agraria (UUPA) 1960, PKI melalui Barisan Tani Indonesia (BTI) sering melakukan aksi sepihak untuk merampas tanah. Di berbagai daerah seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah, target pengambilalihan tanah ini kerap menyasar tanah wakaf milik pesantren atau lahan milik para kiai lokal, yang memicu bentrokan fisik di tingkat akar rumput (seperti Peristiwa Kanigoro 1965).

3. Pengaruh Sosial Ulama sebagai Informal Leader

Ulama dan kiai memiliki pengaruh kultural yang sangat kuat di tengah masyarakat pedesaan. Kedudukan ulama sebagai pilar moral dan benteng pertahanan sosial menjadi penghalang utama PKI dalam menyebarkan pengaruh dan merekrut massa di daerah-daerah berbasis Islam.

Eskalasi Konflik hingga Puncak Tragedi 1965

Ketegangan antara PKI dan kelompok Islam merangkak naik melalui beberapa fase penting:

• Jejak Kelam Peristiwa Madiun 1948: Memori kolektif umat Islam telah terlukai sejak pembantaian kiai dan santri oleh PKI di Madiun pada 1948 (seperti gugurnya KH Mursyid dan tokoh-tokoh NU/Masyumi).
• Provokasi Budaya dan Politik: Menjelang 1965, PKI sering menggelar pertunjukan panggung yang mendiskreditkan tokoh agama dan lembaga pesantren.
• Peristiwa Kanigoro (Januari 1965): Anggota Pemuda Rakyat dan BTI mengagresi arena Training Pelajar Islam Indonesia (PII) di Kanigoro, Kediri, serta merusak tempat ibadah. Ini menjadi sinyal kuat meningkatnya ancaman terhadap kelompok Islam.

Peran dan Perlawanan Ulama Pasca-G30S

Ketika meletus peristiwa G30S/PKI pada September 1965, para ulama bergerak cepat mengambil peran penting:

1. Mengeluarakan Fatwa dan Resolusi: Organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah secara tegas menyatakan bahwa perbuatan PKI adalah tindakan bughat (pemberontakan) dan mengancam keutuhan NKRI.
2. Sinergi dengan TNI: Ulama dan pemuda Islam (seperti Ansor dan HMI) berkoordinasi dengan TNI untuk mengamankan daerah dari potensi pemberontakan susulan.
3. Mengawal Pancasila: Ulama menegaskan kembali komitmen bangsa terhadap Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, sekaligus menolak ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

Kronologi dan Dinamika Lapangan: Benturan Nyata di Akar Rumput

Sengketa antara kelompok PKI dan komunitas Islam tidak hanya terjadi di panggung politik Jakarta, melainkan mewujud dalam gesekan fisik langsung di pedesaan Jawa Tengah, Jawa Timur, dan beberapa wilayah Sumatera.

1. Aksi Sepihak dan Perebutan Lahan Wakaf

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960, Barisan Tani Indonesia (BTI)—organisasi massa tani di bawah naungan PKI—gencar melancarkan aksi sepihak (unilateral action). PKI memanfaatkan narasi “land reform” untuk menduduki paksa lahan-lahan yang mereka kategorikan sebagai milik “setan desa” atau tuan tanah.

Dalam praktiknya di daerah seperti Kediri, Jombang, dan Klaten, lahan yang mendasari perekonomian pesantren dan kiai (termasuk tanah wakaf) ikut menjadi sasaran redistribusi paksa. Bagi para kiai dan santri, tindakan ini dipandang sebagai bentuk penyerobotan hak serta ancaman terhadap kelangsungan lembaga pendidikan Islam.

2. Peristiwa Kanigoro (Januari 1965): Titik Nadir Ketegangan

Salah satu peristiwa paling monumental yang menandai puncak provokasi sebelum meletusnya G30S terjadi pada 13 Januari 1965 di Desa Kanigoro, Kediri, Jawa Timur.

• Penyerangan Masjid: Ribuan massa dari BTI dan Pemuda Rakyat menggerebek lokasi Mental Training Pelajar Islam Indonesia (PII) yang berpusat di masjid milik KH Jauhari.
• Pelecehan Simbol Agama: Gerombolan massa memasuki ruang ibadah tanpa melepas alas kaki, menginjak-injak kitab suci Al-Qur’an, dan mengarak para peserta latihan serta KH Jauhari sejauh 7 kilometer ke kantor polisi.
• Dampak Kultural: Peristiwa Kanigoro menjadi trigger (pemicu) utama meluasnya konsolidasi milisi pemuda Islam, seperti Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Nahdlatul Ulama, untuk melakukan pertahanan diri secara masif.

Analisis Sosiologis dan Ideologis: Mengapa Ulama Dianggap Musuh Utama?

Dari perspektif analisis politik dan sosiologi sejarah Indonesia, ada tiga alasan mendasar mengapa PKI menempatkan kelompok ulama sebagai target strategis utama:

Faktor Analisis	Penjelasan Strategis PKI	Respons dan Posisi Ulama
Konflik Ideologis Murni	Doktrin Marxisme-Leninisme memandang dogma agama sebagai penghambat revolusi proletariat dan bentuk ketidaksadaran kelas.	Menolak tegas paham ateisme dan materialisme dialektis karena bertentangan dengan Tauhid serta Sila Pertama Pancasila.
Perebutan Basis Massa	Ulama memiliki patronase kultural (informal leadership) yang kokoh di tingkat akar rumput pedesaan.	Kiai dan santri menjadi benteng moral yang mencegah infiltrasi paham komunis di masyarakat desa.
Memori Konflik Sejarah	PKI melihat pimpinan Islam sebagai penentang utama gerakan pembentukan Musso pada Peristiwa Madiun 1948.	Umat Islam menyimpan trauma sejarah atas terbunuhnya para ulama dan kiai pada Peristiwa Madiun 1948.

Implikasi Sejarah dan Rekonsiliasi Kebangsaan

Eskalasi konflik antara PKI dan kelompok ulama pada era 1960-an memberikan pelajaran penting bagi perjalanan bangsa Indonesia:

1. Konsolidasi Pancasila: Perlawanan ulama memastikan Indonesia tetap berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa serta menolak pembentukan negara berbasis ideologi ateistik.
2. Pentingnya Edukasi Sejarah: Memahami akar konflik 1965 secara objektif dan komprehensif membantu generasi muda menghargai pentingnya toleransi, penegakan hukum, dan pencegahan radikalisme ideologi di masa depan.
3. Menjaga Persatuan Nasional: Pembelajaran dari penderitaan dan dinamika politik masa lalu menjadi dasar utama dalam memperkuat dialog interaktif antar-elemen bangsa demi menjaga keutuhan NKRI.

Refleksi Historis: Warisan Pemikiran dan Strategi Kebangsaan Ulama Pasca-1965

Dampak dari pertarungan ideologi dan tragedi politik tahun 1965 tidak berhenti saat penumpasan G30S usai. Bagi kalangan ulama dan pesantren, peristiwa tersebut membentuk garis pijak baru dalam menentukan arah politik kebangsaan serta strategi dakwah di Indonesia.

1. Transformasi Strategi Dakwah Kultural dan Sosial

Pasca-1965, para ulama menyadari bahwa benteng pertahanan terbaik dari infiltrasi ideologi radikal atau ekstrimisme adalah pembinaan sosial-ekonomi masyarakat bawah.

• Pemberdayaan Ekonomi Pesantren: Lembaga pesantren tidak hanya berfokus pada pendidikan kitab kuning, tetapi juga mulai mengembangkan koperasi, pertanian berbasis santri, dan penguatan ekonomi kerakyatan agar masyarakat pedesaan tidak mudah tergiur propaganda populisme radikal.
• Pendekatan Dakwah Merangkul: Ulama memperluas jangkauan dakwah ke wilayah-wilayah yang sebelumnya rentan gesekan sosial, dengan mengedepankan pendekatan rahmatan lil ‘alamin (kasih sayang bagi semesta alam) dan dialog kebudayaan.

2. Penegasan Posisi NKRI dan Pancasila sebagai Konsensus Final

Salah satu warisan pemikiran terpenting dari dinamika sejarah ini adalah penegasan komitmen ulama terhadap bentuk negara Indonesia.

Melalui muktamar dan musyawarah nasional para alim ulama di era-era berikutnya (seperti keputusan Munas Alim Ulama NU tahun 1983 di Situbondo), para kiai secara eksplisit mengesahkan bahwa Pancasila dan NKRI adalah bentuk final dari upaya politik umat Islam di Indonesia. Pancasila dipandang sejalan dengan nilai-nilai syariat karena menjamin kebebasan beragama dan prinsip keadilan sosial.

Pelajaran Penting untuk Generasi Muda di Era Digital

Memahami peristiwa penargetan ulama dalam sejarah 1965 bukan bertujuan untuk memelihara dendam sejarah, melainkan memetik pelajaran kritis (ibar) untuk kehidupan berbangsa saat ini:

1. Waspada Terhadap Polarisasi dan Propagandisme: Cara-cara provokasi, stigmatisasi, dan adu domba antar-kelompok yang terjadi pada era 1960-an harus menjadi peringatan keras di era media sosial saat ini, di mana narasi adu domba (hoaks) sangat mudah disebarkan.
2. Pentingnya Keseimbangan Antara Akidah dan Moderasi Beragama: Keteguhan ulama dalam mempertahankan akidah Islam berjalan seiring dengan komitmen menjaga keutuhan bangsa. Nilai moderasi (wasathiyah) menjadi kunci utama menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman Indonesia.
3. Penjagaan Aset Sosial dan Kebudayaan Lokal: Kedudukan ulama dan pesantren sebagai pilar kebudayaan lokal terbukti ampuh menjadi penyaring (filter) dari berbagai ideologi luar yang bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Artikel kami sebelumnya

https://dewandakwahkediri.com/2026/09/05/dakwah-pahlawan-nasional/

Kunjungi Pasar Dewan Dakwah Kediri

https://pasarkediri.biz.id